Wakil Ketua DPRD Luwu Utara Soroti Kenaikan Harga BBM dan Elpiji, Minta DPKUKM Bertindak Tegas

Masamba – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, Karemuddin, meminta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) segera turun tangan menertibkan lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji yang dinilai tidak wajar serta merugikan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul beredarnya isu lockdown di tengah masyarakat yang memicu kepanikan. Kondisi ini diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi demi meraih keuntungan.

Menurut Karemuddin, hasil pantauan di lapangan menunjukkan harga BBM eceran dijual dengan variasi cukup tinggi, berkisar antara Rp16.000 hingga Rp25.000 per liter. Padahal, berdasarkan informasi yang diterimanya, ketersediaan stok BBM di Luwu Utara dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan.

“Kami minta DPKUKM segera melakukan pengawasan langsung. Jika ada permainan harga atau penimbunan, harus segera ditindak tegas,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).

Tak hanya BBM, kenaikan juga terjadi pada Elpiji subsidi 3 kilogram. Tabung gas yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil itu dilaporkan dijual dengan harga Rp35.000 hingga Rp50.000 per tabung, jauh di atas harga yang semestinya.

Karemuddin menegaskan, penertiban tidak cukup hanya dengan imbauan. Ia mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar pelaku pelanggaran dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu kebenarannya. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, menurutnya, dapat memperkeruh situasi dan memicu kepanikan yang berujung pada praktik spekulasi harga.

Ia juga menekankan bahwa isu lockdown yang dikaitkan dengan dinamika perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak boleh dijadikan alasan untuk menciptakan keresahan atau mengambil keuntungan di atas kebutuhan dasar warga.

“Perjuangan aspirasi adalah hak konstitusional. Namun stabilitas dan kepentingan masyarakat tetap harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya. (*)